EXPOSSE.COMI JAMBI – Agenda tahunan yang bertajuk High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kembali dilangsungkan pada Selasa (4/5). HLM TPID kali ini mengusung tema “Menjaga Inflasi dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Masa Covid-19” yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi.
Kegiatan HLM TPID ini dihadiri oleh Pj. Gubernur Jambi, Hari Nur Cahya Murni, Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Suti Masniari Nasution, Kanwil DJPB Provinsi Jambi, dan Kepala Daerah se-Provinsi Jambi.
Provinsi Jambi mengalami deflasi pada April 2021 sebesar 0,34 persen (mtm) yang didorong oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau.
Ini juga seiring dengan normalisasi pasokan dan permintaan. Sedangkan inflasi tahunan tercatat sebesar 2,49 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan rata-rata 3 tahun terakhir pada periode yang sama yang tercatat sebesar 2,50 persen (yoy). Adapun komoditas pendorong inflasi sampai dengan periode April didominasi oleh Jeruk, daging ayam ras, daging sapi, sawi hijau dan telur ayam ras.
Dalam penyampaian arahannya, Pj. Gubernur Jambi, Hari Nur Cahya Murni, menyebutkan bahwa kegiatan HLM TPID ini menjadi usaha yang sangat strategis untuk menjaga stabilitas harga di Provinsi Jambi, apalagi dalam beberapa waktu kedepan akan memasuki hari besar keagamaan. Sehingga perlu dilakukan tindakan kongkrit seperti melakukan tindakan operasi pasar untuk menekan kestabilan harga.
Dari beberapa kunjungan pasar yang telah dilakukan, diketahui harga kebutuhan pokok di Provinsi Jambi masih dalam taraf yang wajar. Namun demikian, pasokan daging segar terutama daging sapi perlu menjadi perhatian karena masih mengandalkan dari daerah lain yaitu Lampung.
“Harga sampai jelang Idul Fitri yaitu berkisar antara Rp 130 ribu– Rp 150 ribu dan itu masih dalam taraf yang wajar,” sebutnya.
Pj. Gubernur memberikan cacatan strategis, yaitu meminta agar kepala daerah dapat memimpin langsung apabila ada kegiatan HLM. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan komitmen khusus dalam hal pengendalian inflasi di Provinsi Jambi.
ArtikelTerkait
“Apalagi kegiatan HLM TPID ini ada penilaiannya ditingkat pusat, hanya saja provinsi Jambi belum pernah mendapatkan award,” ujarnya.
Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pengendalian inflasi Provinsi Jambi, yaitu Bupati/Walikota melakukan langkah nyata, terencana dan terukur untuk mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing. Melakukan operasi pasar dengan tetap menerapkan Prokes Covid-19 bekerja sama dengan Satgas Covid-19 dalam penertiban penerapan physical distancing.
Selanjutnya TPID kabupaten/kota harus menjaga ketersediaan pangan, apabila terjadi defisit agar berkoordinasi dengan wilayah surplus, serta mengoptimalkan kerja sama perdagangan antar daerah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Suti Masniari Nasution menambahkan, pemulihan ekonomi pasca pandemi meningkatkan aktivitas usaha dan permintaan masyarakat. Hal tersebut juga berdampak pada harga komoditas bahan makanan yang cukup terjaga seiring tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat, dan kondusifnya kondisi cuaca sehingga turut mendukung produksi hasil pertanian.
“Upaya yang perlu dilakukan untuk pengendalian inflasi HKBN Ramadan dan Idul Fitri melalui pendekatan 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. Selain itu, kerja sama antar daerah menjadi salah satu alternatif dalam memastikan tersedianya pasokan produk atau komoditas tertentu sehingga fluktuasi harga dapat diredam ketika suatu daerah tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri,” jelas Suti.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Suti Masniari bersama Kanwil DJPB Provinsi Jambi saat menyampaikan perkembangan perekonomian Jambi
Dari hasil HLM TPID disimpulkan poin utama yaitu, pemerintah Provinsi Jambi diminta untuk memfasilitasi terbentuknya kerja sama lintas daerah dalam Provinsi Jambi. Dimana ada daerah yang surplus pasokan bahan makanan dan ada yang defisit, seperti Kabupaten Batanghari yang surplus ikan segar, sedangkan kabupaten Bungo defisit dan harus mengandalkan dari daerah lai. Sehingga, hal seperti itu perlu difasilitasi oleh Pemprov Jambi.
“Tidak hanya ikan segar, bisa juga daging sapi yang kami selalu kekurangan, bisa didatangkan dari Muarojambi yang surplus,” ujar Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Apriyanto. (*/MP)
Discussion about this post