EXPOSSE.COMI JAMBI – Penggunaan Aplikasi Siswaskeudes (Sistem Pengawasan Keuangan Desa), diyakini akan mampu membantu pemerintah dalam mengelola keuangan desa. Adanya aplikasi ini dinilai sebagai upaya meningkatkan pengawasan yang dikelola oleh desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa untuk berkontribusi pada daerah, khususnya untuk Provinsi Jambi.
Acara ini juga dihadiri oleh Inspektur Inspektorat III Kemendagri Elvin Ilyas dan Inspektorat Provinsi Jambi Ferdiansyah, beberapa pejabat terkait dari Inspektorat dan BPKP Jambi dan seluruh peserta workhsop dari kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.
Hal ini dikatakan oleh Wakil Gubernur Jambi, H Abdullah Sani, Selasa (9/11), saat membuka Acara Workshop Pengawasan Atas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi dan secara resmi melantik Pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Provinsi Jambi Periode 2021-2024, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi. Sebagai Ketua AAIPI, terpilih Kepala BPKP provinsi Jambi, Sueb Cahyadi.
ArtikelTerkait
“Saya berharap agar seluruh pengurus AAIPI Provinsi Jambi yang dikukuhkan, bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya, dengan berlandaskan pada regulasi yang berlaku. Keberadaan organisasi ini harus bisa memberikan dampak yang signifikan,” ujar Abdullah Sani.
Abdullah Sani berharap, adanya Workshop Aparatur Desa tersebut, bisa memberikan ilmu dan pemahaman yang lebih, bagaimana mengelola keuangan dan dana desa.
Selain itu, Wagub juga menyambut baik dan memberikan apresiasi terkait dengan diadakannya workhsop dan berterimakasih kepada Kementerian Dalam Negeri dan BPKP atas gagasan pengadaan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa, karena Wagub yakin, dengan adanya aplikasi Siswaskeudes. Adanya workshop ini, merupakan upaya meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran yang dikelola oleh desa.
Keberadaan AAIPI provinsi Jambi, diharapkan oleh Abdullah Sani mampu mendorong peningkatan kualitas, profesionalisme, pengawasan internal pemerintah di provinsi Jambi, melalui penerapan kode etik auditor intern pemerintah Indonesia, standar audit intern pemerintah yang bijak. (Exp-008)
Discussion about this post