EXPOSSE.ID I KOTA JAMBI – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi yang membahas rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun Anggaran 2025, Senin 20 April 2026. Berlangsung di Ruang Swarna Bumi DPRD, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasier, mencuat sorotan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah.
Turut hadir Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, jajaran Forkopimda, Plh Sekda, para asisten dan staf ahli, kepala OPD, camat, lurah, serta undangan lainnya.
Dalam forum itu, perhatian utama tertuju pada penyampaian pandangan dari Panitia Khusus (Pansus) II DPRD terkait evaluasi LKPJ.
Juru Bicara Pansus II, Mukhlis A Muis, secara khusus menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Siginjai Sakti (Persero) yang dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti sejak berdiri.
Mukhlis menyebut, perusahaan daerah tersebut saat ini cenderung tidak aktif menjalankan kegiatan usaha yang jelas, sehingga belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Keberadaan BUMD ini belum mencerminkan tujuan awal pembentukannya, yakni sebagai salah satu sumber pendapatan daerah,” ungkapnya di hadapan peserta rapat.
Ia menjelaskan, sejak didirikan pada 2021, pemerintah daerah telah menyuntikkan modal sebesar Rp10 miliar. Namun, hingga kini arah bisnis perusahaan belum terlihat jelas. Bahkan, dari total modal tersebut, tersisa sekitar Rp3 Miliar.
Menurutnya, jika tidak segera dilakukan pembenahan, nilai modal yang tersisa dikhawatirkan akan terus berkurang. “Tanpa langkah konkret, bukan tidak mungkin ke depan nilainya semakin menurun,” tegas Mukhlis.
Lebih jauh, DPRD menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap PT Siginjai Sakti, mulai dari aspek manajemen, perencanaan usaha, hingga kelayakan bisnis.
Ia menekankan bahwa BUMD seharusnya berperan sebagai penggerak ekonomi daerah, bukan menjadi beban keuangan.
Saat awal dibentuk, PT Siginjai Sakti dirancang untuk mengelola sejumlah sektor strategis, seperti pariwisata, transportasi publik, pasar daerah, hingga jaringan gas kota.
Namun, memasuki tahun keempat operasional, belum ada kejelasan mengenai bidang usaha utama yang dijalankan secara nyata.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran legislatif terhadap efektivitas penggunaan anggaran serta keberlanjutan perusahaan daerah tersebut.
DPRD pun mendorong Pemerintah Kota Jambi segera melakukan kajian komprehensif guna menata kembali arah dan fungsi BUMD tersebut, agar dapat beroperasi secara optimal dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Rapat paripurna ini sekaligus menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan jalannya pemerintahan daerah tetap berada pada jalur yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. (*/JI/EXP-008)
Discussion about this post