EXPOSSE.COMIJAMBI– Gubernur Jambi Al Haris, secara langsung menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi Jambi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi Tahun 2024.
Agenda ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (14/04/2025) pagi, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, para Staf Ahli, Asisten Sekda, dan pimpinan OPD lingkup Pemprov Jambi.
ArtikelTerkait
Salah satu sorotan datang dari Fraksi PAN terkait realisasi anggaran Dinas Pendidikan yang belum maksimal.
Menanggapi hal ini, Al Haris menjelaskan bahwa realisasi keuangan dan fisik Dinas Pendidikan pada 2024 masing-masing tercatat sebesar 97,85 persen dan 98,29 persen masih dalam kategori sangat tinggi.
“Adapun 56 persen dari anggaran yang tidak terserap berasal dari belanja gaji dan honorarium PPPK yang pengangkatannya baru terealisasi pada triwulan ketiga 2024, bukan awal tahun seperti perencanaan awal,” terangnya.
Gubernur juga menjawab pertanyaan terkait tindak lanjut temuan BPK RI. Ia menyebut Pemprov Jambi telah menindaklanjuti 77,96 persen temuan semester II tahun 2024, melampaui capaian nasional sebesar 75 persen.
Gubernur turut menyinggung kerja sama pemanfaatan lahan parkir Bandara Sultan Thaha. Menurutnya, kontribusi bagi hasil belum bisa ditentukan karena belum adanya rumusan skema perhitungan keuntungan. Pemerintah bersama PT Angkasa Pura II tengah menyusun Addendum Perjanjian Kerja Sama serta membentuk tim evaluasi bersama.
Sementara itu, terkait Pajak Air Permukaan, Pemprov tengah menyusun Perkada yang mengatur tata cara pemungutan, termasuk sanksi bagi yang tidak memasang alat ukur. Kepala BPKPD juga memiliki kewenangan menetapkan pajak terutang jika wajib pajak tidak patuh.
Menyikapi pertanyaan seputar tunggakan RSUD Raden Mattaher, Al Haris menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran tahun 2024 dialokasikan untuk menutupi utang tahun sebelumnya. Meski demikian, layanan operasional tetap berjalan melalui langkah mitigasi.
Ia juga menjelaskan perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Salah satu penyebab utamanya adalah kontraksi 0,87 persen di sektor pertambangan akibat anjloknya harga batu bara global dan menurunnya kuota produksi di Jambi. Hal ini menjawab pula pertanyaan dari Fraksi Golkar dan PKB.
Terkait kemiskinan, Al Haris memaparkan bahwa per Maret 2024, angka kemiskinan Jambi mencapai titik terendah, yakni 7,1 persen. Namun, kenaikan kembali pada September disebabkan oleh lonjakan garis kemiskinan dan melemahnya daya beli masyarakat.
“Pemerintah terus menguatkan program pengendalian harga bahan pokok, seperti beras, daging ayam, telur dan cabai merah yang berkontribusi besar terhadap garis kemiskinan,” ujarnya.
Ia menambahkan, program unggulan DUMISAKE telah memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.
Gubernur juga menegaskan komitmen Pemprov terhadap pengangkatan guru honorer menjadi PPPK. “Sejak awal, kami berkomitmen kuat, namun tetap menyesuaikan dengan regulasi pusat dan kemampuan fiskal daerah,” katanya.
Pemprov telah mengangkat 3.093 guru dan akan mengangkat 1.306 guru lagi dari formasi 2024 di tahun ini.
Sedangkan mengenai jalan mantap, Gubernur mengungkapkan bahwa status jalan provinsi bertambah 151,303 km setelah perubahan SK tahun 2023, termasuk delapan ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat. Hal ini menyebabkan target jalan mantap belum tercapai.(*)
Discussion about this post