DBH Migas Jambi Capai Rp111 Miliar, Al Haris Dorong PI 10 Persen Segera Terwujud

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI atas dukungan terhadap PI 10 persen dalam pengelolaan blok migas. Kami berharap realisasinya segera terwujud untuk mendukung pembiayaan pembangunan, meningkatkan perekonomian, serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Al Haris.

Gubernur juga menegaskan komitmen Pemprov Jambi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program strategis, di antaranya bedah rumah untuk 15.000 keluarga miskin ekstrem, bantuan Rp5 juta per rumah tangga penerima manfaat, serta beasiswa pendidikan bagi anak-anak dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi.

Ia menambahkan, tanpa dukungan tambahan pendapatan dari PI 10 persen maupun sumber lain, akan sulit bagi pemerintah daerah untuk menjangkau masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang masih menghadapi harga kebutuhan pokok tinggi dan akses terbatas.

Data Pemprov Jambi mencatat, hingga Agustus 2025, penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas baru mencapai Rp111 miliar, ditambah landrent dan royalti sebesar Rp61 miliar dari enam wilayah kerja migas, yakni Lemang, Jabung, Tungkal, Jambi South B, South Betung, dan Kenanga.

Ketua rombongan Panja Migas Komisi VII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pihaknya mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di Jambi agar lebih peduli pada isu lingkungan, termasuk menekan emisi karbon melalui penerapan teknologi ramah lingkungan.

“Kami juga menekankan agar KKKS berkontribusi bagi masyarakat sekitar, baik melalui beasiswa, perbaikan fasilitas umum, maupun pemberdayaan UMKM. Isu lingkungan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian utama,” kata Putri.

Kunjungan Panja Migas ini diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan migas yang transparan, adil, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Jambi. (Adv)