EXPOSSE.COMIJAMBI– Gubernur Jambi Al Haris bersama Wakil Gubernur Abdullah Sani menghadiri rapat paripurna dalam rangka sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Daerah (DPR-DPD) Republik Indonesia tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Jumat (15/8/2025).
Rapat paripurna yang digelar di DPRD Provinsi Jambi ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafizh Fattah, dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta undangan lainnya. Para peserta kemudian mengikuti jalannya sidang tahunan MPR-DPR RI secara virtual dari ruang rapat paripurna.
Presiden Prabowo Subianto membuka pidatonya dengan memberikan penghormatan kepada seluruh Presiden Republik Indonesia sebelumnya yang dinilai telah bekerja keras membangun bangsa. Ia menegaskan bahwa para pendahulunya, mulai dari Presiden pertama hingga Presiden ke-7, telah berkontribusi besar dalam mewujudkan bangsa yang adil dan makmur.
ArtikelTerkait
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi tercapainya pembangunan merata dan berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa tantangan global seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, dan dinamika ekonomi memerlukan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
“Pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan adalah kunci untuk menjawab tantangan. Kita harus membangun infrastruktur, membuka lapangan kerja, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi,” ujar Presiden dengan semangat.
Selain itu, Presiden juga menyoroti pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia yang berkualitas adalah pondasi utama untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan menjaga kerukunan demi ketahanan nasional.
Gubernur Al Haris menilai sidang tahunan ini menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat.
“Sidang tahunan ini penting untuk mendengarkan langsung arahan Presiden terkait kebijakan strategis negara. Pemerintah daerah harus sejalan agar program pembangunan berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Al Haris.(*/EXP-001)
Discussion about this post