EXPOSSE.COMIJAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menunjukkan komitmen serius dalam memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer di daerah ini. Dalam langkah konkret, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna membahas secara menyeluruh masa depan para tenaga non-ASN tersebut.
Untuk pembentukan Pansus ini telah mendapatkan persetujuan dari unsur pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman, serta seluruh pimpinan komisi DPRD. Pansus ini dibentuk sebagai upaya strategis mencegah pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap tenaga honorer.
“Pembentukan Pansus ini bertujuan untuk membahas secara mendalam mengenai nasib tenaga honorer. Kami akan mengadakan rapat pimpinan bersama fraksi dan komisi untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat,” ujar Ivan Wirata, Sabtu malam (8/3/2025).
ArtikelTerkait
Lebih lanjut, IW menegaskan bahwa DPRD akan berupaya keras memastikan agar tenaga honorer tetap memiliki masa depan yang jelas dan tidak kehilangan mata pencaharian.
“Kami ingin memastikan tenaga honorer ini tetap memiliki masa depan. Bagaimana mekanisme pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah CPNS, itu yang akan kami perjuangkan. Yang terpenting, tidak ada yang dirumahkan,” tegasnya.
Pansus yang dibentuk DPRD juga akan melakukan pengkajian terhadap data tenaga honorer di Provinsi Jambi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi honorer yang dinilai masih produktif dan layak diangkat menjadi PPPK, baik sebagai pegawai paruh waktu maupun penuh waktu.
Dari hasil kajian tersebut, DPRD Provinsi Jambi akan menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran, sebagai dasar pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya.
Sementara itu, keresahan masih dirasakan di kalangan tenaga honorer yang belum mendapat kejelasan status. Merespons hal ini, IW menyampaikan bahwa berdasarkan surat edaran Kementerian PAN-RB dan BKN, pengangkatan CPNS akan diprioritaskan terlebih dahulu pada Oktober 2025, sementara pengangkatan PPPK baru akan dilakukan pada Maret 2026.
“Tenaga honorer yang hadir malam ini masih menunggu SK pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu dan penuh waktu. Kami akan terus mengawal proses ini agar para honorer di Jambi tidak dibiarkan dalam ketidakpastian,” tutupnya.(*/EXP-001)
Discussion about this post