EXPOSSE.COMI TANJABBAR – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Hairan SH mengikuti rapat pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi Jambi di kawasan eks Arena MTQ dengan Pj Gubernur Jambi dan Kepala Daerah se Provinsi Jambi secara virtual melalui zoom meeting di ruang rapat Bupati, Selasa (25/5).
Pada rapat tersebut hadir juga Kepala BKAD dan Kepala Bidang Aset. Pj Gubernur Jambi Hari Cahya Murni mengatakan tujuan dari pertemuan itu adalah ingin mengoptimalkan aset masing-masing daerah terkait dengan miniatur taman mini di provinsi jambi atau eks arena MTQ yang digunakan oleh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
“Latar belakang dari pemikiran kami dan teman teman adalah karena dimasa pandemi Covid 19 saya kira begitu kencangnya pemerintah pusat ingin menyeimbangkan antara penanganan Covid 19 dengan peningkatan ekonomi atau pemulihan ekonomi melalui wisata,” ujarnya.
ArtikelTerkait
Pj Gubernur Jambi Ir Hj Hari Cahya Murni juga mengatakan Provinsi Jambi memiliki potensi yang luar biasa dan Pemerintah Provinsi Jambi ingin memanfaatkan momen untuk peningkatan ekonomi nasional melalui eks arena MTQ.
Dilanjutkan dengan Kepala daerah Kabupaten/kota se Provinsi Jambi memberi masukkan untuk menindaklanjuti dan merealisasikan hal tersebut pada APBD murni tahun 2022.
Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hairan, SH mengatakan bahwa rencana pemanfaatan eks arena MTQ merupakan nilai plus untuk Provinsi Jambi dan Pemerintah Tanjungjabung Barat akan membuka gerai UMKM guna mendukung parawisata.
“Artinya kami pemerintah daerah Tanjungjabung Barat mendukung penuh apa yang menjadi tujuan dari rekan-rekan di provinsi,” ucapnya.
Hasil rapat yang berlangsung virtual tersebut yang terkait pengelolaan anjungan rumah adat di kawasan eks Arena MTQ disepati antara pemerintah provinsi Jambi dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi menyangkut beberapa point penting yaitu hal pertama Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi sepakat dan mendukung pengembangan pemanfaatan ruang dan bangunan eks arena MTQ menjadi salah satu ikon Jambi.
Point kedua disepakati bahwa untuk Pengelolaan kawasan eks arena MTQ dilakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Kerjasama Pemanfaatan Badan Layanan Umum Daerah). Dan terusnya hal yang ketiga penentuan adanya kejelasan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan bangunan dan lahan.
Untuk ketentuan keempat adalah skan disediakan lahan oleh pemerintah Provinsi bagi Kabupaten/Kota yang belum mempunyai anjungan rumah adat seluas 600 M2 dengan status pinjam pakai. Hal terakhir atau hal ke lima yang disepakati adalah meminta kesediaan setiap Pemerintah Kabupaten/Kota akan mengalokasikan anggaran pada perubahan APBD 2021 dan/atau APBD Murni 2022. (Exp-005)
Discussion about this post