EXPOSSE.COMI JAKARTA – Masyarakat mempertanyakan 16 nama calon direksi BPJS Kesehatan yang lolos pada seleksi wawancara di Kemensesneg dan diajukan ke Presiden Joko Widodo. Salah satunya yang dipertanyakan adalah
nama Ir Evi Afiatin, MSc, MAF incumbent Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang diduga sedang bermasalah dengan hilangnya uang rakyat sebesar Rp43 triliun. Hal ini disampaikan oleh Roy Pangharapan dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) di Jakarta, Selasa (2/2).
“Pak Jokowi tahu gak orang ini? Dia masih punya tanggung jawab atas dugaan raibnya uang rakyat sebesar Rp 43 triliun di BPJS Tenagakerja. Koq malah orang seperti ini lolos seleksi direksi BPJS Kesehatan dan diajukan ke Presiden? Ini kan berpotensj terulang di BPJS Kesehatan,” tegasnya.
ArtikelTerkait
Roy Pangharapan mengingatkan bahwa Kejaksaan Agung saat ini sedang memeriksa kasus dugaan raibnya uang rakyat di BPJS Tenagakerja.
“Lah si Direktur Keuangan BPJS Tenagakerja ini santai aja mencalonkan diri jadi direktur utama di BPJS Tenagakerja. Dan lolos dalam dua kali seleksi dan sampai di meja pak presiden lagi. Setneg keren banget deh!” tegasnya.
Sebagai Direktur Keuangan BPJS Tenagakerja menurut Roy Pangharapan Evi Afiatin
bertanggung jawab terhadap cash flow keuangan yang saat ini sedang diperiksa Kejaksaan Agung atas dugaan raibnya Rp 43 triliun dana BPJS Tenagakerja.
“Kemensesneg tahu gak artinya,– secara board of direction, dia kurang pengawasan dalam investasi. Dia paling bertanggung jawab,” tegasnya.
Menurut Roy Pangharapan, pelajaran penting dari raibnya dana BPJS Tenagakerja sebesar Rp 43 triliun jangan terjadi lagi pada BPJS Kesehatan. Apalagi belakangan ini pemerintah menaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.
“Anehnya Presiden Joko Widodo justru disodorkan nama bermasalah seperti di atas. Ini berbahaya buat presiden dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau dilanjutkan, masyarakat akan bongkar satu per satu nama-nama yang sudah sampai ke tangan presiden,” tegasnya.
Seleksi Ulang
Sementara itu Hermawanto, Pengamat Hukum Administrasi Negara mengingatkan, seleksi pejabat publik seperti pejabat BPJS tentu harus memperhatikan pada kapasitas, kapabilitas dan integritas seorang calon.
Menurutnya, kemampuan dan pengalaman seorang calon semata tidak cukup, karena rekam – jejak dan integritas calon ketika menjabat pada lembaga sebelumnya sudah seharusnya menjadi salah satu pertimbangan lolos dan tidak lolosnya seorang calon.
“Apalagi pada pembaga keuangan publik yang sangat besar dananya seperti BPJS dengan semua kewenangannya, tentu berbahaya jika rekam jejak calon diabaikan,” jelas Hermawanto, Kandidat Doktor Hukum Tata Negara, Universitas Brawijaya, Malang.
Ia mengingatkan, kewenangan penentuan calon Pimpinan BPJS ada pada presiden saat ini, dan seharusnya presiden mempertimbangkan dengan matang untuk tidak meloloskan calon yang rekam jejak pada lembaga sebelumnya buruk, dan ada potensi merugikan keuangan negara.
“Hal ini patut menjadi evaluasi pansel tentang kredibilitas proses seleksi yang tetap meloloskan calon dengan kapabilitas yang mengecewakan, bahkan berbahaya bagi keselamatan dana BPJS. Bahkan jika dipandang hasil seleksi pansel tidak memenuhi prinsip integritas calon secara keseluruhan, maka sudah sepatutnya diadakan seleksi ulang,” tegas pengacara publik yang bersama Koalisi Jaminan Sosial Nasional (KJSN) pernah menghadirkan Joko Widodo sebagai Walikota Solo menjadi saksi dalam Judicial Review UU No 40/2004 pada tahun 2010 lalu.
Sebelumnya pada 19 November 2020 Panitia Seleksi menyatakan sebanyak 20 calon dewan pengawas dan 48 calon direksi BPJS Kesehatan dinyatakan lulus seleksi E-Assesment. Pernyataan ini disampaikan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pengumuman Nomor: 07/Pengumuman/PANSEL/BPJS-K/XI/2020 yang ditandatangani oleh Ketua Panita Seleksi BPJS Kesehatan, Suminto, S.sos, M.Sc., Ph.D.
Pengumuman yang dilampirkan nama 68 calon dewan pengawas dan calon direksi BPJS Kesehatan untuk masa kerja 2021-2026 yang lulus tersebut kemudian diundang mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu selesksi pemaparan visi misi dan wawancara serta tes kesehatan secara luring (hadir fisik) pada 24 November sampai 7 Desember 2020.
Setelah proses wawancara 10 orang calon dewan pengawas dan 16 calon direksi BPJS Kesehatan. Hal ini sudah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (7/1). (ril/ Exp-001)
Discussion about this post